DISKUSI PABRIK SEMEN DI PEGUNUNGAN KENDENG

Rabu  (29/3/2017/), mahasiswa jurusan Agroteknologi UPN Veteran Jawa Timur mengadakan diskusi mengenai Pembangunan Pabrik Semen di Pegunungan Kendeng, Kab. Rembang, Jawa Tengah. Kegiatan dimulai pada pukul 17.00 WIB yang dibuka oleh Fitria Rahma selaku moderator dengan pemutaran beberapa film dokumenter sebagai sedikit gambaran mengenai apa yang sedang terjadi di Rembang, Jawa Tengah. Seperti yang kita tahu, warga menolak pembangunan pabrik semen PT Semen Indonesia di kawasan Pegununan Kendeng, Rembang. Warga menilai pembangunan akan merusak kelestarian lingkungan kawasan yang kaya akan mineral tersebut. Lebih lagi pembangunan pabrik berpotensi mencemari sumber mata air utama warga. Di kawasan ini sedikitnya ada sekitar 300 sumber mata air. Warga menggunakannya untuk keperluan konsumsi rumah tangga dan irigasi pertanian. Bahkan, PDAM Lasem dan Rembang mengandalkan pasokan air tanah dari kawasan tersebut.

Moderator menjelaskan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2016  terjadi aksi semen kaki sebagai gambaran apa yang dialami oleh para petani di Pegunungan Kendeng. Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 2016 Mahkamah Agung mengeluarkan putusan peninjauan kembali nomor 99 PK/TUN/2016 yang mengabulkan gugatan petani kendeng dan mencabut izin lingkungan pembangunan dan pertambangan pabrik PT. Semen Indonesia di Kabupaten Rembang. Lalu, pada 16 Januari 2017 Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mencabut SK Gubernur nomor 660.1/30 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku dan Pembangunan serta Pengoperasian Pabrik Semen PT Semen Indonesia. Namun, pada 23 Februari 2017 Ganjar Pranowo kembali mengeluarkan izin lingkungan.

Kemudian  dilanjutkan dengan diskusi yang diawali oleh A. Syahrul Reza yang menanyakan apabila warga telah dinyatakan menang oleh MA, lalu mengapa Gubernur Jawa Tengah menerbitkan kembali izin tersebut dan mengapa pro-kontra terus berlarut-larut hingga sampai pada pemerintah pusat?. Lalu, pertanyaan tersebut dijawab oleh Rudi Pradana yang menjelaskan bahwa pro-kontra tersebut terus terjadi akibat adanya kecemburuan antar warga yang lahannya dibeli oleh PT. Semen Indonesia dengan harga yang tinggi dengan warga yang lahannya tidak dibeli, sehingga pro-kontra tersebut terus berlarut-larut.

Rama Wijaya juga menambahkan bahwa MA mencabut izin karena AMDAL tidak sesuai dengan yang ada di lapangan, dan gubernur menerbitkan izin dengan alasan agar PT. Semen Indonesia memperbaiki AMDAL agar tidak menganggu lingkungan. Selanjutnya, Ignasius Gultom juga menambahkan perihal dampak sumber air  karena jalannya pertambangan akan menurunkan kualitas air, lalu Haidar Ali menanggapi bahwa sebaiknya tidak perlu khawatir mengenai kualitas air tapi perlu mengkaji lagi seberapa dalam waduk tersebut.

Rama Wijaya memberikan pertanyaan bahwa bentang alam khas sudah didapat, adanya sumber mata air yang jalannya belum benar. Apakah lahan pertanian dapat melakukan ekspor? Sedangkan PT. Semen Indonesia dapat melakukan ekspor dengan mendapatkan keuntungan yang besar. Pertanyaan tersebut disanggah oleh Romi Moh. D.U bahwa mengapa tidak memaksimalkan di bidang pertanian saja, padahal Indonesia pernah mengekspor kedelai yang keuntungannya juga besar. Apalagi saham PT.Semen Indonesia sebagian dipegang oleh asing. Seharusnya pertanian lebih diarahkan lagi agar keuntungan yang didapat juga besar. Kemudian Linda juga menambahkan dunia tau bahwa semen dapat merusak alam dan mengapa Indonesia bangga dapat mengekspor semen, padahal di negara lain tidak ingin memproduksi semen karena akan dapat merusak limgkungannya. Tentra juga ikut menambahkan bahwa kontra dengan PT. Semen Indonesia karena adanya dampak sosial yang  nantinya akan ada peraturan PT Semen di daerah tersebut sehingga tidak ada kebebasan lagi nantinya.

Sekitar 40 peserta diskusi hadir, membuat dinamika dalam ruang 201 semakin menarik. Setelah diskusi berakhir, moderator menyimpulkan bahwa hal ini bukanlah mengenai kecemburuan sosial, melainkan tentang kedaulatan dan sosial budaya. Hal ini juga terus terjadi karena adanya pihak lain atau terdapat politik didalamnya sehingga membuat masalah ini terus berlarut-larut.